Secara umum, dinamika sipil militer dapat diartikan dengan adanya hubungan yang terjalin antara masyarakat sipil dengan lembaga-lembaga militer. Hal ini terjadi dengan adanya pandangan masyarakat terhadap peluang dan harapan bahwa militer akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat melindungi masyarakat publik dari adanya serangan dari luar. Adapun hubungan antara masyarakat sipil dan militer ini dapat mengacu pada teori dari Samuel Huntington terkait konsep kerjasama militer atau yang biasa disebut sebagai objective civilian control, dimana dapat digambarkan dengan adanya kepatuhan dari militer terhadap pembuat keputusan atau kebijakan luar negeri dan pertahanan militer yang berasal dari masyarakat sipil, adanya pengetahuan terkait kemampuan professional yang dimiliki oleh militer di samping meningkatnya profesionalisme, serta adanya penerimaan dan pengakuan dari militer terhadap pemimpin dalam bidang profesionalnya yang berasal dari kalangan sipil (Dr. Sri Sundari, 2017). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kiprah militer terhadap dunia politik sangatlah sedikit, meski pada dasarnya militer juga memiliki hak-hak otonomi yang juga tidak dicampuri oleh dunia politik itu sendiri.
Di samping itu, terdapat beberapa aspek atau sudut pandang dalam memandang interaksi sipil-militer, dari aspek masyarakat sipil, aspek masyarakat politik, dan juga melalui aspek pemerintah. Dalam sudut pandang masyarakat sipil, peran interaksi sipil-militer ialah dengan mengendalikan serta membentuk adanya organisasi-organisasi masyarakat dan pergerakan-pergerakan sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Adapun dalam sudut pandang masyarakat politik, interaksi sipil militer dipandang sebagai salah satu wujud pertarungan antara kekuatan politik dan kekuatan publik dalam skala yang luas, termasuk dalam ranah legislative ataupun partai politik sekalipun. Sedangkan dari aspek pemerintanan, penguasaan berkelanjutan telah menjadi titik fokus dalam memandang interaksi sipil militer (Chan, 2017).
Sehubungan dengan hubungan sipil militer yang terjadi, dapat dilihat bahwa misi yang dimiliki oleh masyarakat sipil dan militer terkait dengan hal-hal yang wajib dilakukan oleh angkatan bersenjata memiliki preferensi yang jauh berbeda. Hal ini juga kerap terjadi dalam hal tingkat kekerasan yang dapat digunakan oleh para angkatan bersenjata tersebut. Dimana masyarakat sipil lebih mengutamakan adanya tingkat yang rendah terhadap penggunaan kekerasan, sedangkan para prajurit militer memiliki misi utama berupa adanya kebebasan dari campur tangan masyarakat sipil perihal tingkat kekerasan yang dapat mereka gunakan (Ghiselli, 2020). Yang mana hal tersebut sangat bertolak belakang dengan adanya keadaan sosial dan budaya yang ada di Indonesia saat ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya dinamika sipil-militer dapat mengancam keberadaan sosial dan budaya Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang jauh dari kekerasan, ramah, serta benjunjung tinggi demokrasi.
Nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia yang cukup terkenal dengan keramahannya oleh pendatang asing dari luar negeri, dapat menjadikan Indonesia tercoreng nama baiknya apabila terdapat kabar atau kejadian yang kontras dengan yang ada di lapangan. Hal ini dapat terjadi apabila hubungan sipil-militer kembali mengalami ketidakselarasan dalam berpikir hingga menimbulkan kekerasan yang ada. Adanya sengketa tersebut, dapat mengancam keamanan budaya Indonesia, hingga dapat menghambat adanya hubungan yang akan atau telah dijalin oleh Indonesia dengan luar negeri. Sebab pada dasarnya, suatu negara akan mempertimbangkan banyak hal, khususnya dalam hal keamanan apabila akan melakukan kerjasama dengan negara lainnya. Hal ini terjadi untuk menghindari adanya kerugian yang dapat diperoleh oleh negara tersebut apabila melakukan kerjasama dengan negara lain yang tidak memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Baik dari segi keamanan tradisional, ataupun keamanan non-tradisional.
Adapun perbedaan-perbedaan yang ada juga memiliki keterikatan dengan kebijakan luar negeri suatu negara, yang mana negara yang telah mencapai sistem demokrasi dan telah bebas dari tahapan krisis akan memfokuskan pembahasan negaranya terhadap pengontrolan demokrasi yang ada. Sedangkan negara yang belum mencapai titik tersebut akan memfokuskan pembahasannya terhadap hal-hal yang dapat meraih demokrasi negara, salah satunya dengan adanya hubungan sipil militer (Setiawan et al., 2013). Dengan kata lain, militer di negara dengan tingkat demokrasi yang tinggi akan memiliki kekuasaan di bawah masyarakat sipil. Namun bagi negara yang masih dalam masa krisis, masyarakat sipil akan beranggapan bahwa adanya dominasi militer dalam politik merupakan suatu ancaman bagi negara yang demokratis. Sebagaimana yang telah terjadi di negara Indonesia pada masa orde baru. Sebab pada dasarnya, poin utama dalam demokrasi ialah hubungan sipil militer itu sendiri.
Dinamika-dinamika yang terjadi dalam hal sipil militer juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kebijakan luar negeri pada suatu negara. Dimana hubungan sipil militer akan banyak berkontribusi terhadap perdamaian luar negeri apabila terjadi adanya kudeta. Meski pada dasarnya, terdapat kontraversi antara hubungan sipil-militer dengan hubungan antara pembuatan kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, sebagaimana yang terjadi di negara Indonesia yang melibatkan masyarakat sipil dalam segala bentuk birokratitasi dan proses perpolitikan. Hal ini disebabkan oleh adanya kekuatan militer Indonesia yang telah dibangun oleh kekuatan sipil kemudian bertransformasi menjadi militer. Namun demikian, secara tidak langsung proses kepemimpinan dari masyarakat sipil di Indonesia tetap berada di bawah arahan militer yang berfungsi sebagai dinamisator dan stabilisator kebijakan negara.
Daftar Pustaka
Albrecht, H. (2020). Diversionary Peace: International Peacekeeping and Domestic Civil-Military Relations. International Peacekeeping, 27(4), 586–616. https://doi.org/10.1080/13533312.2020.1768073
Chan, S. (2017). Meditations on Diplomacy: Comparative Cases in Diplomatic Practice and Foreign Policy. International Relations Publishing.
Chang Liao, N. C. (2018). Winds of Change: Assessing China’s Assertive Turn in Foreign Policy. Journal of Asian and African Studies, 53(6), 880–895. https://doi.org/10.1177/0021909618762477
Dr. Sri Sundari. (2017). Kerjasama Sipil-Militer dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara. Tera Kata. http://opac.lib.idu.ac.id/unhan-ebook/assets/uploads/files/eb14a-kerjasama-sipil-militer.pdf
Forum, F. (n.d.). يليلحت روظنم.
Ghiselli, A. (2020). Civil–military relations and organisational preferences regarding the use of the military in Chinese foreign policy: insights from the debate on MOOTW. Journal of Strategic Studies, 43(3), 421–442. https://doi.org/10.1080/01402390.2018.1438892
HubunganSipil-MiliterdalamPerwujudanDemokrasidanPenguatanInstitusi. (n.d.).
Laksmana, E. A. (2010). Dinamika Politik Militer di Indonesia: Kontinuitas dan Perubahan. Www.Researchgate.Net, 19. https://www.researchgate.net/publication/327416945_Dinamika_Politik_Militer_di_Indonesia_Kontinuitas_dan_Perubahan
Muhammad Fadilah, E., & Sudirman, A. (2018). Analisis Hubungan Sipil-Militer terhadap Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang di Tahun 2015. Jurnal Hubungan Internasional, 7(1). https://doi.org/10.18196/hi.71123
Setiawan, D., Octavianus, C., Janis, D., Winadi, G., Abdullah, Y., Umasugi, T., & Suyuti, H. (2013). Perkembangan Hubungan Militer Dengan Sipil di Indonesia. Global & Policy, 1(1), 74–83.
Veteran, U. P. N., & Timur, J. (2013). Dengan Sipil Di Indonesia. 1(1), 74–83.
(Albrecht, 2020; Chang Liao, 2018; Dr. Sri Sundari, 2017; Forum, n.d.; Ghiselli, 2020; HubunganSipil-MiliterdalamPerwujudanDemokrasidanPenguatanInstitusi, n.d.; Laksmana, 2010; Muhammad Fadilah & Sudirman, 2018; Setiawan et al., 2013; Veteran & Timur, 2013)
Analisa Politik 